Untuk Naikan Gaji Guru Uangnya Tidak Ada, Tapi TUKIN Prajurit TNI & Pegawai Kemenhan Naik, LBH Medan: Presiden Prabowo Subianto Zalim & Mengkhianati Guru

Medan, Matakeadilan.id //

Rakyat Indonesia khususnya guru kembali harus menelan pil pahit dan ketidakadilan di rezim kepemimpinan Presiden Probowo hari ini.

Baca Juga

Massa Guntur Ultimatum Kejatisu: Segera Tetapkan Tersangka Korupsi KIP Kuliah

21 Mei 2026

Kekecewaan guru kembali mencuat setelah pemerintah menetapkan kenaikan Tunjangan Kinerja (TUKIN) prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melalui Peraturan Presiden Nomor 42 dan 43 Tahun 2026 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Kemenhan.

Ironisnya, guru yang merupakan pahlawan tanpa tanda jasa dan profesi mulia yang membangun fondasi kemajuan bangsa dan selama ini terus berjuang untuk mendapakan kesejahteraan justru tidak dijadikan proritas kesejahteraanya.

Kesejahteraan guru bukan sekadar isu penghasilan/kenaikan gaji, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Baca Juga

Kejati Sumut Kembali melakukan Penahanan Terkait Dugaan Korupsi Penjualan Aluminium, Kali ini Dirut PT PASU, Selanjutnya Siapa ?

13 Jan 2026

Guru bukan sekadar aparatur yang menjalankan fungsi administratif, melainkan aktor utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang akan menentukan daya saing Indonesia kedepan.

Masih segar diingatan publik ketika 24 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya secara tegas dan terang-terangan mengatakan *kenapa gaji guru tidak baik/tidak naik karena uangnya tidak ada*.

Tetapi hanya berkelang satu bulan tepatnya dewasa ini pernyataan Presiden justru kontradiktif ketika menyetuji naikanya TUKIN prajurit TNI dan Pegawai Kemenhan. Hal ini jelas menimbukan pertanyaan besar.

Menyikapi disetujuinya Perpres Nomor 42 dan 43 Tahun 2026, LBH Medan sebagai lembaga yang fokus terhadap Penegakan hukum, HAM dan kesejahteraan guru khususnya guru honorer sangat mengecam keras kebijakan Presiden Prabowo.

LBH Medan menilai jika kenaikan TUKIN prajurit TNI dan Pegawai Kemenhan ditengah ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, ditengah sikap pemerintah yang menyatakan wajib efesinsi anggaran dan ditengah masih banyak guru yang hanya mendapatkan gaji 500 ribu rupiah perbulan *merupakan bentuk kezaliman dan pengkhianatan Preseiden Prabowo terhadap guru*.

Bukan tanpa alasan, kekecewaan dan diskriminatif terhadap guru sejak jauh hari sudah tergambarkan ketika juni 2025 Presiden Prabowo menaikan gaji hakim hingga 280-300 %.

Tidak hanya itu Presiden Prabowo juga bisa mengeluarkan ratusan triliun untuk program MBG dan Kopdes yang belum jelas tujuaan dan keuntunganya.

Bahkan publik bisa melihat dengan pongahnya Presiden menyatakan ketika anak buah minta 5 Triliun dikasih 10 Triliun. Hal ini berbanding 360 derajat ketika guru meminta kesejahteraan namun dijawab uangnya tidak ada.

LBH Medan menilai bahwa kesejahteraan guru bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari kewajiban konstitusional negara. Pembukaan UUD 1945 menegaskan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang seyogianya melalui peran guru.

Begitu juga Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara tegas mengakui guru sebagai tenaga profesional yang berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum serta jaminan kesejahteraan dalam menjalankan profesinya.

Dari perspektif hak asasi manusia, Pasal 23 ayat (3) DUHAM “Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang menjamin bagi dirinya dan keluarganya suatu kehidupan yang layak bagi martabat manusia” termasuk guru.

LBH Medan memandang bahwa negara berkewajiban meningkatkan kesejahteraan hakim, prajurit TNI khusus tamtama bukan jendral, maupun aparatur sipil negara lainya sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Akan tetapi, kebijakan tersebut seharusnya dilaksanakan secara proporsional dan berkeadilan. Ketika pemerintah mampu menyediakan ruang fiskal yang besar untuk menaikkan gaji hakim dan tunjangan kinerja di sektor pertahanan, tetapi tidak untuk kesejahteraan guru hal ini jelas dan nyata telah menggambarkan ketidakadilan Presiden Prabowo terhadap guru.

Oleh karena itu sudah seharusnya Presiden Prabowo membatalkan Perpres tersebut dan segara meningkatkan kesejahteraan guru.Tanpa guru yang cerdas dan sejahtera Indonesia tidak akan maju dan bersaing dikancah dunia. Bahkan ketika guru dizalimi maka kehancuran suatu negara tinggal menunggu datangnya. (red)

Sumber  :  LBH Medan