RUPS Bank Kaltimtara Disorot, ETH KALTIM Cium Potensi Kongkalikong dan Desak Audit Independen
Samarinda, Matakeadilan.id //
4 Mei 2026 – Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Kaltimtara kembali menuai sorotan tajam. Lembaga Pemantau Elang Tiga Hambalang (ETH) Kalimantan Timur mencium adanya potensi “kongkalikong” dalam proses pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait penunjukan jajaran direksi.
Ketua DPP ETH Kaltim menegaskan bahwa proses RUPS tidak boleh hanya dibungkus dengan klaim aklamasi semata, tanpa transparansi yang jelas kepada publik. Menurutnya, adanya perbedaan informasi yang beredar dari sejumlah pihak, termasuk pemerintah daerah, menjadi sinyal kuat bahwa ada hal yang perlu ditelusuri lebih dalam.
“Jika benar keputusan strategis dilakukan tanpa mekanisme yang terbuka dan akuntabel, maka ini berpotensi melanggar prinsip good corporate governance. Kami mencium adanya indikasi kongkalikong yang tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.
ETH Kaltim juga mendesak agar dilakukan audit independen terhadap seluruh proses RUPS, termasuk mekanisme penunjukan direksi dan keterlibatan pihak-pihak terkait. Audit ini dinilai penting untuk menjaga kredibilitas Bank Kaltimtara sebagai bank daerah yang mengelola keuangan publik.
Lebih lanjut, ETH menekankan bahwa Bank Kaltimtara bukan sekadar institusi bisnis, melainkan entitas yang membawa kepentingan masyarakat luas di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, setiap keputusan strategis harus bebas dari konflik kepentingan dan praktik-praktik tidak sehat.
“Kami tidak ingin ada permainan di balik layar. Jika memang bersih, silakan dibuka ke publik. Audit independen adalah jalan terbaik untuk menjawab semua keraguan,” lanjutnya.
ETH Kaltim menyatakan akan terus melakukan pemantauan dan tidak menutup kemungkinan membawa temuan ini ke ranah hukum apabila ditemukan bukti kuat adanya pelanggaran.
Sorotan terhadap RUPS Bank Kaltimtara ini pun diprediksi akan menjadi perhatian publik lebih luas, mengingat posisi strategis bank tersebut dalam mendukung pembangunan daerah dan pengelolaan dana masyarakat.
Pos Terkait
Trending Post
Pos Terbaru
Tidak ada komentar