Foto : Sidang Paripurna DPRD : Wali Kota Gunungsitoli jawab pandangan fraksi atas dua Ranperda, 26 Juni 2026.Gunungsitoli, Matakeadilan.id //
Wali Kota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli, S.E., M.Si., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Gunungsitoli, Jumat (26/06/2026). Sidang dipimpin Ketua DPRD Adrianus Zega, ST., M.Psi., dengan agenda utama penyampaian tanggapan dan jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum fraksi atas dua Rancangan Peraturan Daerah: Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 dan Ranperda Perlindungan serta Hak‑hak Penyandang Disabilitas.
Dalam pemaparannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh fraksi atas dukungan yang membawa Pemkot meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya berturut‑turut.
“Keberhasilan ini buah sinergi legislatif‑eksekutif dan bukti komitmen bersama memajukan Gunungsitoli,” tegasnya.
Merespons catatan soal capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah, Wali Kota menegaskan Pemkot terus memetakan dan menggenjot potensi sumber pendapatan baru sebagai indikator kemandirian fiskal.
Terkait akumulasi SiLPA sebesar Rp22.332.212.111,90, dijelaskan bahwa sebagian besar merupakan dana transfer pusat yang sifatnya mengikat, baru diterima akhir Desember 2025, sehingga penggunaannya wajib mengikuti petunjuk teknis pemerintah pusat.
Terkait penyerapan dana desa, Pemkot berjanji memberikan pendampingan intensif dan asistensi dokumen agar kendala administrasi teratasi, seiring penyesuaian regulasi baru Kementerian Keuangan.
Sementara soal infrastruktur, Pemkot mengakui pemeliharaan jalan dan lampu penerangan belum sepenuhnya ideal, lalu menetapkan prioritas penanganan pada jalur logistik utama yang mengalami kerusakan struktural.
Menyentuh Ranperda Perlindungan Penyandang Disabilitas, Wali Kota menegaskan komitmen daerah menyusun aturan turunan serta mengalokasikan anggaran sesuai kemampuan keuangan.
Program akan berpusat pada enam pilar: pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, aksesibilitas‑infrastruktur, pelayanan publik, serta perlindungan dan kesejahteraan sosial, demi mewujudkan pembangunan inklusif dan kesetaraan hak.
Turut hadir seluruh anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekda, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta para Kepala Perangkat Daerah beserta jajaran. (N.Lase)
Pos Terkait
Trending Post
Pos Terbaru
Tidak ada komentar