Uji UU Peradilan Militer Masuk Babak Akhir, MK Didesak Akhiri Dualisme Yurisdiksi
Foto : para pemohon (ist)Medan, Matakeadilan.id //
Sidang _Judicial Review_ UU Peradilan Militer yang dimohonkan dua keluarga korban kekerasan TNI Eva Meliani Br. Pasaribu (Anak Rico Sempurna Pasaribu) dan Lenny Damanik (Ibu Kandung MHS) memasuki babak akhir yakni agenda penyerahan Kesimpulan (Konklusi) kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
Konklusi yang diserahkan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan menyimpulkan fakta-fakta dan pembuktian yang terungkap dipersidangan. Baik dari saksi dan ahli dari Pemohon, Pemerintah, DPR dan Pihak Terkait (Panglima TNI).
hingga akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan yang nyata jika pasal yang di uji Pemohon 9 angka 1 Sepanjang Frasa “Tindak Pidana”, 43 Ayat (3) dan 127 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dinyatakan Inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dalam artian tegas melanggar prinsip _Equality Before The Law_ dan Kemerdekaan hakim.
Sejarah Undang-Undang Peradilan Militer lahir dari konsep dan produk orde baru yang sejatinya melahirkan kultur impunitas serta memberikan proteksi dan _privilage_ terhadap para prajurit TNI yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana umum.
Isu peradilan militer bukan hanya tentang pembatasan yurisdiksi dan teknis semata. Melainkan terkait perlindungan hak asasi manusia dan supremsi hukum. Secara data dan fakta yang dimiliki masyarakat sipil baik LBH Medan, Imparsial dan KontraS dll, tidak sedikit warga negara yang menjadi korban ketidakadilan Peradilan Militer.
Ketidakadilan itu berupa minimnya transparasi, akses informasi laporan yang tidak jelas bahkan tidak ada, syarat dengan konflik kepentingan, tuntutan dan putusan yang sangat ringan serta pelanggengan impunitas.
Perlu diketahui Permohonan Pemohon dengan Nomor 260/PUU-XXIII/2025 ini mengujikan Pasal 9 angka 1 sepanjang “tindak pidana” Pasal 43 ayat 3 dan Pasal 127 UU Peradilan Militer
Adapun poin poin penting dalm kesimpulan pemohon :
1. Pasal yang diuji Para Pemohon Inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
2. UU Peradilan Militer menjadi instrumen pelanggengan impunitas dan tidak menjunjung fair trial;
3. Hilangnya kemerdekan hakim dan melanggar prinsip Equality Before The Law (persamaan di muka hukum);
4. UU peradilan militer tidak relevan terhadap perkembangan hukum moder;
5. Tidak ada niat dari Pemerintah dan DPR untuk merevisi undang-undang ini selama (±20 Tahun Lebih), sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai _Guardian of the constitution_ haruslah mengambil sikap dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk mengisi masa transisi, dan;
6. Agar Mahkamah Konstitusi mendesak DPR untuk melakukan revisi secara keseluruhan.
Sebagaimana amanat kontitusi melalui TAP MPR VII/2000, UU TNI dan UU Kekuasaan Kehakiman serta dan semangat reformasi sudah suatu keniscayaan jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhya.
Bahkan putusan MK sebagai solusi untuk mengakhiri Impunitas dan Dualisme Yurisdiksi Peradilan, demi tegaknya hukum dan keadilan serta keselamtan warga negara dari ketidakadilan Peradilan Militer. (MK/rel)
Sumber : LBH Medan
Pos Terkait
Trending Post
Pos Terbaru
Tidak ada komentar