INFO HAMBALANG: PERTEMUAN TERBATAS BAHAS KEBIJAKAN NASIONAL, ETH SIAP KAWAL IMPLEMENTASI
Hambalang, Mata keadilan.id //
Pertemuan terbatas yang dipimpin Presiden Republik Indonesia di Hambalang bersama sejumlah elite dan pejabat strategis menjadi sorotan nasional. Agenda tersebut membahas arah kebijakan negara, dengan fokus pada perlindungan pekerja, stabilitas ekonomi, dan penguatan regulasi ketenagakerjaan.
Dalam pertemuan itu, pemerintah menegaskan komitmennya melalui sejumlah langkah strategis, di antaranya pembentukan Satgas Mitigasi PHK berdasarkan Keppres Nomor 10 Tahun 2026, pembatasan potongan aplikasi ojek online maksimal 8%, serta dorongan perlindungan terhadap awak kapal perikanan yang selama ini dinilai rentan.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan penyelesaian Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang lebih adaptif dan berpihak pada buruh, sebagai respons terhadap dinamika ekonomi dan dunia kerja modern.
Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Elang Tiga Hambalang (ETH) Pusat menilai pertemuan ini sebagai langkah strategis dalam merumuskan kebijakan tingkat tinggi. Namun, ETH menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar implementasi kebijakan tidak menyimpang dari tujuan awal.
Ketua Umum DPN ETH Pusat, H. Dedy Safrizal (bang Dedy), menegaskan bahwa pengawasan publik menjadi faktor utama dalam memastikan keberhasilan kebijakan.
> “Kami mendukung kebijakan yang berpihak pada buruh, namun pengawasan adalah kunci. Jangan sampai regulasi hanya kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam pelaksanaan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Sekjen DPN ETH Pusat, Ganda Satria Darma, menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal setiap kebijakan pemerintah.
> “Kami akan selalu mengawal semua kebijakan Presiden demi kepentingan masyarakat. Ini adalah komitmen kami sebagai lembaga pemantau agar kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ujarnya.
ETH juga mendorong agar proses penyusunan kebijakan, khususnya terkait ketenagakerjaan, dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik, termasuk serikat pekerja dan masyarakat sipil.
Sebagai lembaga independen, ETH menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam fungsi kontrol sosial, memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat luas.
DPN ETH menilai, pertemuan di Hambalang ini menjadi titik penting dalam menentukan arah kebijakan nasional ke depan, dengan harapan besar pada implementasi nyata yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Pos Terkait
Trending Post
Pos Terbaru
Tidak ada komentar