Plt Kadisdikbud Medan Muncul di PTSP Kejari, Tujuan Pertemuan Belum Terungkap

Medan, Matakeadilan.id //

Aktivitas di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Negeri Medan mendadak menjadi perhatian sejumlah wartawan pada Senin, 20 April 2026. Situasi yang semula berjalan normal berubah hening sesaat setelah kehadiran seorang pejabat Pemerintah Kota Medan terlihat memasuki area pelayanan institusi penegak hukum tersebut.

Baca Juga

PERJANJIAN KERJASAMA HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

21 Apr 2026

Sosok yang terlihat berada di ruang PTSP itu diketahui merupakan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Laksamana Putra Siregar. Kehadiran pejabat tersebut disebut berlangsung bersama beberapa staf pendamping.

Menurut keterangan yang dihimpun di lokasi, kedatangan rombongan itu disertai penyampaian maksud untuk bertemu dengan salah satu pejabat di lingkungan Kejaksaan Negeri Medan.

Permintaan tersebut disampaikan langsung kepada petugas pelayanan yang bertugas di ruang PTSP saat itu.

Baca Juga

Dugaan Sejumlah Paket Proyek Dipegang Satu Penyedia, Mekanisme Evaluasi Tender Simalungun Dipertanyakan

06 Feb 2026

Peristiwa tersebut memantik perhatian sejumlah jurnalis yang pada waktu bersamaan berada di area kantor kejaksaan untuk agenda peliputan lain.

Kehadiran pejabat aktif di lingkungan Pemerintah Kota Medan di ruang pelayanan institusi penegak hukum dinilai tidak lazim, terlebih di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap sejumlah isu birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

Keterangan yang diperoleh dari petugas PTSP menyebutkan bahwa pimpinan maupun pejabat yang hendak ditemui sedang tidak berada di kantor. Situasi itu menyebabkan pertemuan yang dimaksud tidak terlaksana pada hari tersebut.

Hingga beberapa pekan setelah kejadian, maksud dan kepentingan kedatangan Laksamana Putra Siregar ke kantor kejaksaan belum diperoleh secara jelas.

Upaya konfirmasi yang dilayangkan wartawan sejak Jumat, 15 Mei 2026, melalui pesan aplikasi WhatsApp belum mendapatkan tanggapan. Pesan yang dikirimkan terkait tujuan kedatangan, agenda pertemuan, maupun pihak yang hendak dijumpai tidak memperoleh jawaban hingga berita ini disusun pada Sabtu, 16 Mei 2026.

Kondisi tersebut memunculkan ruang spekulasi di tengah publik, meskipun belum terdapat penjelasan resmi yang dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan tertentu.

Dalam konteks keterbukaan informasi publik, komunikasi pejabat negara terhadap pertanyaan media menjadi bagian penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Medan, Valentino Harly Parluhutan Manurung, mengaku tidak mengetahui terkait kedatangan pejabat tersebut ke lingkungan kantor kejaksaan.

Konfirmasi yang disampaikan melalui pesan WhatsApp pada Minggu, 17 Mei 2026, berisi penegasan bahwa dirinya tidak bertemu dengan yang bersangkutan.

“Saya tidak bertemu dgn yang bersangkutan,” ujar Valentino Harly Parluhutan Manurung.

Belum adanya penjelasan resmi dari pihak terkait menyebabkan tujuan kedatangan tersebut masih menyisakan tanda tanya.

Di sisi lain, kehadiran pejabat pemerintah daerah di institusi penegak hukum, terlebih tanpa keterangan terbuka kepada publik, kerap menjadi perhatian karena berkaitan dengan prinsip transparansi birokrasi.

Fenomena serupa dalam berbagai konteks sebelumnya sering menempatkan ruang pelayanan lembaga hukum sebagai titik sensitif pengawasan publik.

Setiap aktivitas pejabat publik yang berlangsung di institusi penegak hukum umumnya menjadi sorotan karena berhubungan langsung dengan persepsi akuntabilitas, integritas, serta keterbukaan administrasi pemerintahan.

Dalam sistem demokrasi modern, keterbukaan informasi dianggap menjadi instrumen utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ketika komunikasi publik tidak berjalan optimal, ruang tafsir berkembang lebih cepat dibanding penjelasan resmi yang seharusnya dapat disampaikan secara sederhana dan proporsional.

Sampai berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan tambahan dari Laksamana Putra Siregar mengenai maksud kedatangannya ke kantor Kejaksaan Negeri Medan pada 20 April 2026 lalu. (rel/tim)